Diduga Unsur Politis, KAMI BUTUR Sebut Kadis Pendidikan Difitnah Gratifikasi P3K

Sultraklik.com, BUTON UTARA— Kontroversi dugaan gratifikasi yang menimpa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, Kusman Surya, semakin kompleks dengan meresponnya oleh Koalisi Pemuda Mahasiswa Indonesia Buton Utara (KAMI-BUTUR).
Isu ini berawal dari laporan oleh LSM “Himpunan Pemuda 21 Nusantara” (HP21N) terkait penerimaan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K.
KAMI-BUTUR, melalui pernyataan Koordinator Tulus, menduga bahwa pelaporan terhadap Kusman Surya tidak sepenuhnya murni untuk membela kepentingan masyarakat.
Mereka mencurigai adanya oknum yang menggerakkan massa hanya demi mendapatkan kepentingan pribadi dan politik.
“Dugaan kami isu itu muncul dari salah satu oknum peserta P3K yang tidak lolos seleksi kemudian mengkambing hitamkan kadis pendidikan Buton Utara, hingga kemudian isu tersebutlah yang digoreng oleh oknum” ujar Tulus
Sebelumnya, HP21N telah melaporkan dugaan gratifikasi ke Polres Buton Utara, sebuah kasus yang juga pernah dilaporkan pada tahun 2022, namun kasus tersebut tidak dilanjutkan karena kurangnya bukti.
Kini, mereka mengangkat kembali isu yang sama, meskipun tidak ada perkembangan atau bukti baru yang mendukung tuduhan terhadap Kusman Surya.
Dalam kontrast dengan tudingan tersebut, Kusman Surya menanggapi dengan keras. “Itu fitnah, dan dugaan saya ini ada indikasi politik yang dengan sengaja ingin menjatuhkan nama baik saya,” ungkap Kadis Pendidikan Buton Utara.
Ia menegaskan bahwa isu ini telah dilaporkan sebelumnya dan tidak dilanjutkan oleh kepolisian karena tidak cukup bukti.
Kusman Surya juga menantang pihak yang melaporkan untuk membuktikan tuduhan mereka. “Silahkan lapor dan buktikan, dalam waktu dekat saya akan melaporkan mereka di Polda Sulawesi Tenggara atas pencemaran nama baik,” tegasnya, menunjukkan kesiapannya untuk membuktikan kebenaran.
KAMI-BUTUR, sebagai representasi pemuda dan mahasiswa di daerah tersebut, menyatakan keprihatinan atas pemakaian isu ini untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Kami selaku putra daerah sangat menyayangkan hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat namun dimanfaatkan oleh kelompok tertentu,” ujar Koordinator Tulus, menyoroti dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi ASN P3K di Kabupaten Buton Utara.
Reporter/Editor: MiM (Muh Irfan Mahmud)